admin@karyanesia.id
Kepala Badan Keuangan Daerah Konkep, Mahmud, SP.,M.PW
KARYANESIA.ID, KONKEP – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menargetkan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Konkep akan cair pada pekan kedua Maret 2026.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp9,6 miliar dan akan disalurkan kepada 2.013 ASN, yang terdiri dari 1.079 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 934 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Konkep, Mahmud, SP., M.PW, saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (7/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dilakukan setelah masing-masing instansi mengajukan permintaan pembayaran melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Setiap instansi harus mengajukan permintaan gaji LS ke BKD terlebih dahulu sesuai template gaji THR melalui SIPD. Setelah itu barulah dapat diproses pencairannya,” jelasnya.
Mahmud berharap para bendahara di setiap instansi dapat segera memaksimalkan pengajuan LS gaji THR pada pekan kedua, sehingga proses pemindahbukuan ke seluruh rekening PNS dan PPPK dapat diselesaikan dengan cepat.
Sebagai bentuk transparansi, mantan Kepala Bagian Umum tersebut menyebutkan bahwa dari total anggaran yang disiapkan, THR untuk 1.079 PNS mencapai lebih dari Rp5 miliar, sedangkan 934 PPPK sebesar Rp4,5 miliar.
“Sementara anggaran THR untuk Bupati dan Wakil Bupati secara keseluruhan sebesar Rp12 juta,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap ASN akan menerima THR sesuai haknya masing-masing yang dihitung berdasarkan sejumlah komponen, antara lain gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh Pasal 21, serta pembulatan.
Terkait PPPK paruh waktu yang tidak menerima THR, Mahmud menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sumber anggaran.
“PPPK paruh waktu sumber dananya dari belanja barang dan jasa, bukan dari belanja pegawai,” pungkasnya.
Reporter: A.S
Editor Karyanesia
