admin@karyanesia.id
KARYANESIA.ID, KONKEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konkep Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Konkep, Ishak, SE, didampingi Wakil Ketua I Ir. Abdul Halim, M.Si dan Wakil Ketua II Sahidin, SE. Turut hadir Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Muhamad Farid, SE, Kepala Bappeda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konkep.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor DPRD Konkep, Kamis (27/11/2025).
Rapat paripurna diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Konkep, Sahidin. Ia menyampaikan bahwa proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tahap penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“APBD Konkep Tahun 2026 yang telah dibahas dan ditetapkan sebesar Rp416.979.490.442, dengan belanja daerah Rp417.979.490.442 dan surplus sebesar Rp1 miliar,” ungkap Sahidin.
Ia menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berjalan dengan baik sejak awal hingga akhir pembahasan Ranperda APBD 2026. Ia juga meminta seluruh OPD agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
Dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Laskar Bili, disebutkan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang menurun akibat pemangkasan dana transfer dari pusat, diperlukan komitmen dan strategi pembangunan yang tepat sasaran antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih efisien dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru serta menata prioritas belanja publik agar program pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Fraksi Demokrat berharap pengelolaan keuangan daerah benar-benar menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta sejalan dengan kebutuhan pembangunan Konawe Kepulauan,” ujar Laskar Bili.
Senada dengan itu, Fraksi Asmpogau melalui juru bicara Wahyu Rizkiana menegaskan bahwa di tengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.
Ia menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran secara menyeluruh, melainkan menempatkan setiap alokasi anggaran pada prioritas yang tepat dengan hasil yang terukur dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dengan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, efisiensi anggaran diharapkan menjadi pondasi dalam membangun layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Asampelaro, Asbul Bachri, menilai bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap pembiayaan harus tetap memperhatikan kondisi objektif daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengakui adanya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami memahami kondisi yang dihadapi Pemda Konkep. Karena itu pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menyusun rancangan APBD dengan melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap program kegiatan di masing-masing OPD,” jelasnya.
Ia berharap efisiensi anggaran dapat dibarengi dengan peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah.
“Semoga langkah ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe Kepulauan,” tutupnya.
Menanggapi pandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, Wakil Bupati Konkep Muhamad Farid menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan saran yang disampaikan DPRD.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
“Kami akan terus mengoptimalkan belanja daerah dengan prinsip money follow program, sehingga penganggaran lebih fokus pada program prioritas daerah yang sejalan dengan visi Wawonii Emas Berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan: A.S
A. S
