Kamis, 19 November 2026
Berita

Cak Imin Target Tahun 2029 Tingkatkan 10 Juta Pelaku UMKM

IMG 20261106 140424
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Foto : Ist)

KARYANESIA.ID, PEKANBARU – Pemerintah mengklaim angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 9 persen menjadi 8 persen selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ke depan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga maksimal 5 persen pada 2029.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri agenda Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau, Kamis (22/10/2026). Dilansir dari Kompas.com.

“Dalam proses tugas pemberdayaan ini kemiskinan menurun. Sekarang sudah di angka 8, dari yang semula 9 persen, sudah 8 persen,” kata Muhaimin.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu capaian pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mulai mengarahkan kebijakan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang mampu membangun usaha dan memperoleh penghasilan secara mandiri.

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, mengatakan pemerintah menargetkan terciptanya sedikitnya 10 juta pelaku usaha UMKM hingga akhir 2029.

“Nanti di tahun 2029 kita target maksimal di angka 5 persen. Begitu juga kita akan bangun dan ciptakan pelaku usaha minimal di UMKM sejumlah 10 juta di akhir tahun 2029,” ujarnya.

DTSEN Jadi Dasar Penyaluran Program

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah mengawali pendekatan pemberdayaan melalui penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar kebijakan pemerintah lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Muhaimin menjelaskan, perubahan pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan pemerintah dari yang sebelumnya lebih berfokus pada bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.

“Cara kerja, cara pandang pemerintahan, alhamdulillah telah bergeser sejak pemerintahan Pak Prabowo dari bantuan sosial bergeser kepada pemberdayaan. Sehingga setiap APBN yang keluar dari berbagai kementerian dan lembaga adalah untuk pemberdayaan,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap program penanggulangan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Dengan target penurunan kemiskinan menjadi maksimal 5 persen dan pembentukan 10 juta pelaku UMKM pada 2029, efektivitas program pemberdayaan serta ketepatan sasaran kebijakan akan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target tersebut.

Redaksi: Karyanesia.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.