A. S
KARYANESIA.ID, KONKEP – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia melakukan pendampingan kesiapan digital di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (3/3/2026).
Pendampingan tersebut merupakan kolaborasi antara Direktorat Teknologi Akselerasi Pemerintah Digital Daerah Komdigi RI dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk melakukan asesmen terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Konkep.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep menyambut baik serta menyampaikan apresiasi kepada Komdigi yang telah memilih Konkep sebagai daerah perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokus kegiatan pendampingan kesiapan digital.
Hal itu disampaikan Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, S.T., melalui Wakil Bupati Muhamad Farid, S.E., saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan pendampingan tersebut.
“Kami bangga dan terharu, daerah yang baru berusia 12 tahun ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Semoga kegiatan kemitraan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang,” ujarnya.
Ia menilai kegiatan pendampingan ini merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar berjalan lebih baik.
Wakil Bupati juga berharap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat mengikuti proses pendampingan dengan sungguh-sungguh, terutama dalam penyajian data dan informasi yang relevan guna menunjang keberhasilan program tersebut.
“Saya harap setiap OPD dapat mengikuti kegiatan ini dengan saksama dan mengambil ilmu dari kegiatan ini sehingga pelaksanaannya berjalan sukses sesuai harapan,” pintanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Konkep mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil dari pertemuannya dengan Direktur Direktorat Teknologi Akselerasi Pemerintah Digital Daerah Komdigi RI pada September 2025 lalu.
“Kegiatan ini diperebutkan oleh banyak daerah. Alhamdulillah pada tahap pertama ini ada lima daerah di masing-masing provinsi, dan Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi salah satunya serta satu-satunya di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Sementara itu, Tim Asesmen Pendampingan Kesiapan Digital, Dr. Supia Yuliana, menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan transformasi digital dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan SPBE.
Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antar daerah dalam penerapan sistem tersebut.
“Oleh karena itu, Komdigi mendorong akselerasi agar kesenjangan ini dapat diatasi sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik,” ujar dosen UGM tersebut.
Melalui program ini, pihaknya akan melakukan asesmen untuk mengukur kesiapan digitalisasi setiap daerah, terlebih dalam konteks perencanaan pembangunan ke depan, mengingat SPBE nantinya akan digantikan dengan Indeks Pemerintah Digital.
“Secara filosofi, Indeks Pemerintah Digital ini mengukur dampak langsung sistem digital terhadap masyarakat. Artinya bukan sekadar pengadaan aplikasi atau peralatan, tetapi bagaimana sistem tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, melalui penerapan sistem tersebut pemerintah daerah dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
“Ketika kita mengarah pada kepuasan masyarakat, tidak bisa hanya bertumpu pada Dinas Kominfo saja, tetapi harus menjadi kerja bersama seluruh OPD, swasta, dan pihak terkait lainnya,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital, termasuk melalui kebijakan strategis dari pimpinan daerah.
“Kami akan meminta penjelasan yang jujur selama proses asesmen. Hasilnya nanti akan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan,” tandasnya.
Reporter: A.S
